TANJUNGPINANG, Anambaspos.co.id – Tudingan kelas berat dilontarkan Tokoh Masyarakat Kepri, Andi Cori Patahuddin. Ia membongkar dugaan kolusi busuk antara Pemko Tanjungpinang dengan sejumlah OPD yang tega membiarkan ratusan developer kabur tanpa bangun fasum, Senin (27/4/2026).
Cori menegaskan, kolusi adalah kerja sama melawan hukum untuk kepentingan pribadi yang merugikan publik. Merujuk UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dari KKN, pelakunya bisa dibui 2 hingga 12 tahun plus denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar.
Tiga OPD jadi sasaran tembak utama: Dinas PUPR, PTSP Kota, dan Dinas Perkim. Cori menuding mereka jadi “karpet merah” bagi developer nakal yang ingkar janji. Hasilnya fatal: ratusan perumahan terbengkalai, fasum dan fasos nol besar.
“Ada kolusi! Bagaimana tidak, ratusan developer bisa seenaknya meninggalkan perumahan tanpa fasum dan Pemko diam saja. 38.000 masyarakat Tanjungpinang jadi korban, teraniaya oleh developer dan Pemko,” gebrak Cori.
Tak berhenti di situ. Dinas Pendapatan Daerah ikut diseret. “Di mana Dinas Pendapatan Daerah? Mereka main di pajak. Kalau sudah kolusi begini, berarti ada kerugian negara,” tambahnya.
Akibat pembiaran itu, sekitar 38.000 warga Tanjungpinang dipaksa hidup di lingkungan tak layak. Beli rumah mahal, dapat bonus jalan rusak, air keruh, dan drainase buntu. Cori menyebut ini bukan sekadar kelalaian, tapi kejahatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Saya berani bersumpah, OPD ini main mata. Saya sudah geram kepada Pemko Tanjungpinang,” tegasnya.
Ironinya makin lengkap. Cori menyoroti piagam penghargaan yang diberikan Pemko kepada Djony, pengembang PT Cahaya Kristal Properti. Padahal, proyek perumahan miliknya dituding tak memenuhi kriteria karena abai soal fasum dan fasos.
“Penghargaan kok buat yang nyusahin rakyat? Ini bukti sistem sudah rusak,” sindir Cori.
Ia menuntut Pemko segera evaluasi total kinerja OPD terkait dan black list developer pelanggar aturan. Jika tidak, Cori siap bawa kasus ini ke ranah hukum.
“Jangan salahkan rakyat kalau besok kantor wali kota dikepung massa. Kami sudah muak dikorbankan demi permainan elit,” tutupnya.
