Walau sudah ada proyek 35 GW itu, yang mana 34 persen atau 13 GW masih merupakan PLTU, menurut Chairani, PLN tetap berkomitmen akan memasukkan EBT dalam sistem ketenagalistrikan.
“Artinya tidak perlu khawatir, porsi EBT masih sangat memungkinkan masuk ke sistem kami (tidak kelebihan suplai),” kata dia.
Terkait strategi untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025, PLN juga telah membuat beberapa perencanaan, di antaranya, percepatan izin, eksplorasi dan pembebasan lahan untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan PLTP (1,4 GW), PLTA dan PLTM (4,2 GW).
Kemudian, program dedieselisasi PLTD tersebar 588 MW menjadi PLTS 1,2 GWp dan Batere, pembangunan PLTS 4,7 GW dan PLTB 0,6 GW.
Lalu, implementasi co-firing biomasa pada PLTU PLN dengan porsi rata-rata 10 persen untuk PLTU di Jawa-Bali dan 20 persen untuk PLTU di luar Jawa-Bali, dengan total kapasitas ekuivalen 2,7 GW setara bauran energi 6 persen.
Mengganti PLTU Batubara dengan Pembangkit EBT 1 GW sebagai pemikul beban dasar setelah tahun 2025, serta retirement PLTU di Muarakarang, Priok, Tambaklorok dan Gresik dengan total kapasitas 1,1 GW pada tahun 2030.
“Melalui upaya ini porsi EBT di sistem pembangkitan PLN diharapkan tumbuh dari 13,01 persen pada 2021 menjadi 23 persen pada 2025 dan 24,8 persen pada 2030,” kata dia.
Dalam upaya transisi energi pada kelistrikan Indonesia ini, ia tak menampik terdapat sejumlah resiko yang sangat mungkin terjadi di antaranya dari sisi regulasi, lingkungan, operasional hingga keuangan.
“Salah satunya dari sisi operasional yakni bakal ada penurunan keandalan listrik, dan dari sisi lingkungan yakni bakal ada masalah jika ada eksploitasi berlebih untuk penyediaan bahan baku pembangkit tenaga biomassa,” kata dia.
