ANAMBASPOS.COM — Pemerintah menginginkan Indonesia mampu bersaing dengan negara lain dalam hal wisata halal. Tidak tanggung-tanggung, menjadi pusat wisata halal dunia.
Namun kebijakan pemerintah sendiri tidak begitu kuat dalam mendukung implementasi wisata halal. Sebagai contoh, izin memproduksi minuman keras (miras) masih diterbitkan. Konon Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) pun memberi ruang yang besar bagi asing untuk membangun industri miras di Indonesia.
Tetapi anehnya, Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin malah menyebut, kendala pengembangan wisata halal di tanah air disebabkan tingkat literasi masyarakat yang rendah.
Karenanya Wapres Ma’ruf Amin meminta agar literasi masyarakat tentang konsep wisata halal ditingkatkan agar sektor wisata halal dapat berkembang lebih cepat. Namun Wapres tidak merinci literasi wisata halal seperti apa yang dimaksud.
Meski demikian Ma’ruf Amin memberi petunjuk jika konsep wisata halal yang dirancang oleh pemerintah yakni pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim (moslem friendly tourism) di destinasi wisata.
Fasilitas tersebut antara lain, mulai dari akomodasi, restoran atau makanan halal, tempat ibadah yang memadai, serta fasilitas layanan halal lainnya.
Pemerintah kata Wapres menilai perlunya penerapan konsep wisata halal tersebut. Mengingat Indonesia memiliki potensi yang demikian besar untuk dapat dikembangkan sebagai sumber ekonomi di bidang pariwisata.
Kalau bicara potensi, Indonesia memang mempunyai segalanya. Panorama alam yang sangat indah, cuaca yang pas bagi wisatawan mancanegara, ditambah lagi biaya hidup yang lebih murah dibanding negara-negara Eropa. Semua ini bisa dijadikan sebagai keunggulan kompetitif.
Tetapi bila bicara tentang infrastruktur, maka Indonesia masih banyak yang harus dibenahi. Selain ketersediaannya, juga konektivitasnya masih terputus-putus.
Apalagi dengan perubahan tren sekarang. Wisatawan menginginkan agar destinasi wisata nyaman untuk dikunjungi. Itu tidak bisa tawar menawar lagi. Sudah menjadi kebutuhan para pelancong atau turis baik domestik maupun asing.
Jadi menurut hemat penulis, hambatan pengembangan wisata halal di Indonesia bukan terletak pada literasi, meski itu juga penting. Namun ada pada faktor infrastruktur, kemanan, layanan, dan budaya.
Bahkan budaya masyarakat menjadi faktor utama atau variabel utama dalam pengembangan wisata halal. Bagaimana tidak? Gegara budaya tidak disiplin, gaya hidup tidak bersih, etos kerja yang buruk, membuat wajah wisata halal jadi buram.
Sebetulnya masyarakat bukan tidak paham dengan konsep wisata halal itu. Tapi mereka terlanjur memiliki budaya wisata yang diadopsi dari negara lain yang cenderung serba boleh. Misalnya tersedia minuman keras, jajan perempuan, pesta seks, dan sebagainya.
Seolah bila tidak demikian, maka tidak disebut tempat wisata. Intinya wisata itu identik dengan hura-hura, mabuk, bebas apa saja, dan sederet aktivitas budaya barat yang dianggap sudah biasa.
Anehnya lagi yang melakukan hal itu juga termasuk wisatawan muslim. Mereka juga ikut-ikutan bebas bagai di Hawaii. Ini kan aneh?
