JAMBI, Anambaspos.com — 11 bupati dan wali kota serta Gubernur Jambi, Al Haris, menandatangani komitmen pencegahan korupsi. Hal tersebut disepakati pada rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rumah Dinas Gubernur Jambi.
“Ketua KPK RI Bapak Firli Bahuri hadir langsung dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Jambi, kita ingin Jambi lebih baik dari sebelumnya,” kata Al Haris di Jambi, Senin, (27/09/2021).
Komitmen kepala daerah di Provinsi Jambi tersebut di antaranya memperbaiki dan memperkuat sistem dan tata kelola pemerintahan daerah dengan mengacu pada ‘monitoring centre for prevention’ (MCP) yang dikoordinasikan dan dimonitor evaluasi oleh KPK.
Selanjutnya perencanaan, penganggaran, realisasi keuangan dalam tata kelola pemerintah daerah yang mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan publik.
Kemudian berkomitmen melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang bersih profesional dan akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Berikutnya berkomitmen menertibkan pemulihan dan pengamanan seluruh aset milik pemerintah daerah. Selain itu, penguatan, pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola pemerintah daerah.
Selanjutnya berkomitmen melakukan pembangunan sistem pengaduan masyarakat melalui ‘Whistle Blowing System’ terintegrasi dengan KPK.
Selanjutnya melaksanakan kegiatan penanganan covid-19 dengan transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi serta mencegah korupsi di sektor pendapatan asli daerah dan mempersiapkan potensi PAD.
Terakhir melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
Al Haris berharap KPK RI memberikan dukungan penuh terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme pada pemerintah daerah melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi tersebut.
Pemerintahan yang bersih dari korupsi tentunya menjadi harapan besar masyarakat yang menginginkan Provinsi Jambi semakin maju dengan perkembangan inovasi daerah dari berbagai bidang yang tidak lagi terkendala akibat tata kelola pemerintah yang belum mampu mengakomodir kebutuhan daerah.
“Fasilitas KPK membantu kami untuk lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” ungkap Al Haris.
