JAKARTA, AnambasPos.com – Pemerintah akan melakukan penajaman secara tematik kebijakan dana alokasi khusus (DAK) pada, baik dari fokus prioritas maupun efektivitas program di dalamnya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan penajaman dilakukan agar DAK benar-benar efektif dalam pembangunan daerah.
“Dana alokasi khusus sebenarnya untuk mempertautkan, menyinkronkan, tujuannya dalam menyinkronkan program-program nasional dan daerah yang bertemu di anggaran APBN dan anggaran daerah,” kata Suharso dalam keterangannya seusai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Presiden, Jakarta, dilansir dari Beritasatu.com, Kamis (14/4/2022).
Suharso mengatakan dalam ratas tersebut dibahas mengenai kondisi jalan provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak dalam kondisi baik. Jalan daerah tersebut, padahal mencakup 90 persen dari seluruh jaringan jalan di Tanah Air.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa semestinya pemerintah di kabupaten/kota dan juga di provinsi itu memiliki dana yang cukup untuk diarahkan pada jalan di daerah sebelum APBN membantu,” ujar Suharso.
Menurut Suharso, ke depan pemerintah akan mengupayakan untuk menyusun payung hukum yang jelas terkait jalan provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan begitu, jalan daerah dapat diprioritaskan sebagai jalan yang menghubungkan antara daerah industri dan daerah konsumen.
Selain penajaman DAK, Suharso mengatakan dalam ratas tersebut juga dibahas mengenai penajaman kualitas belanja kementerian/lembaga seperti peningkatan kualitas belanja non-operasional. Ia menambahkan belanja non-operasional khususnya belanja yang tidak langsung pada program harus dikurangi.
“Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan sekitar Rp 977 triliun dan sekitar Rp 620-an triliun itu adalah untuk belanja non-operasional dan di belanja non-operasional ini yang kualitas belanjanya harus ditingkatkan,” terang Suharso.
Selanjutnya, Suharso menuturkan pada rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023 pemerintah menaruh perhatian terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan pengangguran. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.
“RKP ini juga diarahkan dalam rangka untuk mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang juga concern terhadap perubahan iklim utamanya respons itu dalam bentuk pembangunan rendah karbon dan transisi energi,” kata Suharso Monoarfa.
