TANJUNGPINANG, AnambasPos.co.id – Permasalahan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum dibayarkan selama tiga bulan terakhir masih menjadi perhatian. Hal ini kerap dikaitkan dengan mantan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma.
Sebagai mantan Wali Kota, Rahma membantah bahwa isu TPP PPPK yang belum terbayarkan ada kaitannya dengan dirinya. Ia menegaskan bahwa anggaran TPP bagi PPPK seharusnya sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2024.
Menurut Rahma, penyusunan APBD 2024 dilakukan saat dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota, sebab masa jabatannya berakhir pada 21 September 2023.
“Penyusunan APBD 2024 baru dimulai pada Oktober 2023 lalu, yang menyusunnya adalah Pj Wali Kota dan Ketua DPRD periode sebelumnya,” ujar Rahma dalam wawancara usai acara kampanye di Jalan Merpati, Kamis (31/10/2024) malam.
Rahma juga menjelaskan bahwa 394 PPPK yang belum menerima TPP dilantik oleh Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, dan menegaskan bahwa isu ini sepenuhnya di luar tanggung jawabnya.
“Jadi, TPP tiga bulan yang belum terbayar itu tidak ada kaitannya dengan saya,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menyampaikan permohonan maaf kepada para PPPK yang baru dilantik atas keterlambatan pembayaran TPP. Menurut Zulhidayat, anggaran untuk TPP memang belum tercantum dalam APBD Murni 2024.
“Mereka baru dilantik beberapa bulan lalu, dan untuk TPP harus masuk dalam postur APBD. Jadi memang tidak dianggarkan di APBD Murni 2024,” ujarnya pada Senin (21/10/2024).
Namun, Zulhidayat menambahkan bahwa pihaknya telah mengupayakan agar TPP bagi PPPK dimasukkan dalam APBD Perubahan 2024, untuk membayar TPP selama Oktober hingga Desember 2024.
“Pembahasan terkait TPP PPPK ini sudah dilakukan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Untuk tunjangan tiga bulan sebelumnya sepertinya tidak memungkinkan,” pungkasnya.
