EDITORIAL – Faktanya, konflik pembangunan Rempang Eco City yang merupakan Proyek Strategis Nasional ( PSN) muncul menjadi materi dalam Debat Perdana Pilkada Kepri tahun 2024 antara Paslon Ansar Ahmad – Nanyang vs Muhammad Rudi – H. Aunur Rafiq (Rudi – Rafiq) yang berlangsung di Ball Room Radison Hotel, Batam ( 2 / 11/2024). Hingga saat ini, konflik Rempang masih terus bergulir ke tengah publik melalui konten – konten media sosial (medsos). Konflik itu diduga sengaja difreming untuk menggerus elektabilitas salah satu paslon oleh oknum tertentu. (DPR Curiga Kepentingan Politik di Balik Konflik Rempang. CNN Indonesia, 13 September 2023).
Proyek Pembangunan Rempang Eco City, sudah berlangsung sebelum masuknya proses tahapan Pilkada Kepri tahun 2024. Idealnya, program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat itu semestinya didukung oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Kepri sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Mampu dikelola dengan baik demi kemajuan daerah. Sebab jika terealisasi, akan dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Kepri sebagai multi player effec-nya.
Namun, pembagunan Rempang Eco City, menjadi ajang konflik horizontal antara sesama kelompok masyarakat. Konflik tersebut sempat menyulut kemarahan bangsa Melayu secara luas. Sangat mengerikan. Beruntung, konflik tersebut dapat teratasi dan tidak berkembang, seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memahami duduk persoalan sesungguhnya. Belakangan, masyarakat Kepri, mulai mengerti bahwa konflik Rempang diduga ditunggangi oleh kepentingan politik cundang yang dilakukan oleh kelompok oknum tertentu.
Saling adu argumen antara kedua paslon terkait konflik Rempang semakin memperjelas bahwa, konflik Rempang diduga memang sangat erat kaitannya dengan kepentingan politik Pilkada Kepri tahun 2024. Dalam debat berlangsung, Ansar menuding bahwa, konflik Rempang terjadi karena lemahnya komunikasi publik yang dilakukan oleh Rudi sebagai Wali kota Batam. Ansar berpendapat bahwa Rudi sebagai penanggungjawab penuh terhadap PSN itu. (PSN Rempang Jadi Pembahasan Panas di Debat Calon Gubernur Kepri. IDNTimesSumut, edisi 2 November 2024).
Sebaliknya, Rudi menyebut bahwa PSN Rempang, tidak terlepas dari tanggung jawab Ansar selaku Gubernur Kepri. Seharusnya, Ansar wajib membantu memperkuat komunikasi publik tersebut, agar tidak perlu adanya konflik yang terjadi di tengah masyarakat Kepri. Sebab, konflik yang timbul dapat merugikan masyarakat Kepri secara keseluruhan, yang notabenenya menjadi tanggungjawab Ansar selaku pemegang kendali tertinggi di Kepri. (JPKP Minta Kepala BP Batam dan Gubernur Kepri Bertanggugjawab atas Polemik Rempang. Ulasan. co, edisi 7 September 2023).
Konflik Rempang, diduga menjadi cara- cara untuk membunuh karakter Rudi sebagai pesaing berat di Pilkada Kepri oleh oknum kelompok- kelompok tertentu yang tidak bertanggungjawab. Praktik tersebut sangat merugikan masyarakat Kepri secara luas. Sebab, jika gagal, akan menghilangkan peluang emas bagi masyarakat lokal Kepri dalam mendapatkan kesempatan kerja yang akan segera dibuka lebar. Menghilangkan income daerah yang dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah ( PAD).
Setelah mengamati kondisi yang sebenarnya dari fakta Rempang. Masyarakat Kepri diyakini memiliki pemahaman bahwa, dugaan politisasi sangat kental dalam peristiwa ini. Jangan terjebak dengan aksi- aksi provokatif yang menyesatkan. Selalu ada jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah, tanpa terjadinya pertumpahan darah. Apalagi hanya dijadikan tumbal oleh pihak- pihak yang hanya haus dengan kekuasaan.
