JAKARTA, AnambasPos.co.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, hadir langsung pada kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum Tahun 2025 yang berlangsung di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal, Selasa (7/1/2025). Acara ini merupakan langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi melalui penguatan nilai integritas, pelayanan publik, dan transformasi digital.
Agenda utama kegiatan ini mencakup Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), Peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum, serta Pencanangan Resolusi Tahun 2025.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, memimpin langsung kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya Zona Integritas sebagai landasan menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani. “Zona Integritas bukan hanya simbol, tetapi langkah nyata untuk membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan hukum di Indonesia,” ujar Menkum.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk mengimplementasikan tiga poin penting:
Bekerja keras dan konsisten menerapkan nilai integritas di setiap lini pekerjaan.
Berinovasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Berkomitmen menjaga budaya kerja yang profesional, beretika, dan bebas dari penyimpangan.
Pada kesempatan ini, Menkum juga meluncurkan Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2025 yang bertumpu pada tiga pilar utama:
Penguatan tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Penyusunan regulasi yang berkualitas dan berkeadilan.
Peningkatan pelayanan publik yang berkepastian hukum dan berdampak.
“Resolusi ini menjadi arah yang jelas bagi kita untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Dengan komitmen bersama, kita dapat menciptakan dampak yang signifikan,” tegas Supratman.
Selain itu, Transformasi Digital Kementerian Hukum juga diluncurkan sebagai bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. Transformasi ini bertujuan menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel untuk masyarakat.
Apresiasi dari Sekjen Kementerian Hukum
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, turut hadir dan memberikan apresiasi atas dukungan seluruh jajaran dalam proses transformasi ini. Ia mengingatkan pentingnya memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan mengacu pada aturan yang berlaku.
“Beberapa target utama yang harus dicapai meliputi reformasi hukum berkeadilan untuk mewujudkan supremasi hukum, peningkatan layanan hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang bersih,” tuturnya.
Acara ini juga dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum serta seluruh Kepala Kantor Wilayah Hukum di Indonesia, yang bersama-sama menyatakan komitmen penuh untuk mewujudkan Kementerian Hukum yang lebih baik dan berintegritas.
