ANAMBAS, AnambasPos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya menerima surat balasan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) terkait permohonan moratorium atau penangguhan pemutusan layanan Base Transceiver Station Universal Service Obligation (BTS USO).
Surat balasan tersebut merupakan tanggapan atas permohonan yang dilayangkan oleh Pemkab Anambas pada 25 Februari 2025 lalu, yang ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Anambas. Dalam surat tersebut, pemerintah daerah menyampaikan permohonan tinjau ulang atas rencana penghentian operasional sembilan BTS USO di wilayah Anambas.
Namun, melalui surat balasan yang diterima pada 9 Mei 2025, Kemenkominfo menyatakan bahwa tidak semua permohonan dari pemerintah daerah dapat diakomodasi. Hanya tiga dari sembilan BTS USO yang dipastikan akan dimatikan operasionalnya, yaitu BTS di wilayah Desa Bukit Padi, Batu Belah, dan Tiangau.
Kemenkominfo menyebutkan bahwa ketiga BTS tersebut dinilai mengalami overlap atau tumpang tindih jaringan dengan infrastruktur milik operator komersial seperti Telkomsel yang sudah menyediakan layanan 4G di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Kepulauan Anambas, Jeprizal, S.I.Kom membenarkan informasi tersebut. Saat ditemui di Kantor Bupati Anambas, Jumat (23/05/2025).
Jeprizal menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan komunikasi dengan pusat untuk mempertimbangkan kembali kebutuhan jaringan telekomunikasi masyarakat di daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil.
“Sejak kami menerima surat balasan dari Kemenkominfo pada tanggal 9 Mei, kami langsung melaporkan pimpinan daerah. Walaupun keputusan pusat dalam hal ini BAKTI Komdigi melalukan efisiensi, kami tetap berupaya terus agar masyarakat di wilayah maritim ini tetap bisa menikmati akses komunikasi yang layak,” ujar Jeprizal.
Menurut Jeprizal, keberadaan BTS USO sangat membantu masyarakat di daerah yang belum terjangkau layanan operator seluler komersial. Apalagi, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari pulau-pulau kecil membuat keberadaan BTS menjadi kebutuhan vital dalam mendukung aktivitas sosial, pendidikan, hingga darurat kebencanaan.
“Tidak semua wilayah yang tumpang tindih benar-benar merasakan sinyal yang stabil. Maka dari itu, kami tetap memperjuangkan agar layanan komunikasi di daerah perbatasan tidak dikurangi secara drastis,” tegasnya.
Pemkab Anambas menyampaikan apresiasi atas itikad baik dari pemerintah pusat yang tidak mematikan seluruh BTS seperti rencana awal dari 29 BTS USO BAKTI Komdigi, 9 rencana di terminasi dari hasil pembahasan, 3 lokasi/titik yang diterminasi.
Dari 3 tsb site BTS USO Desa Tiangau menjadi focus upaya kita pemda untuk di aktifkan kembali, Namun demikian, upaya komunikasi dan lobi ke pemerintah pusat akan terus dilakukan, agar seluruh masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap terus dan berkelanjutan bisa menikmati akses digital yang merata di perbatasan Negara Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. (*)
