TAREMPA, AnambasPos.com – Para orang tua wali murid di Kecamatan Jemaja menginginkan agar proses belajar tatap muka di sekolah bagi anak-anak mereka, dapat berjalan secara maksimal seperti sebelum mewabahnya Covid-19. Hal tersebut dikarenakan jam belajar di sekolah untuk anak-anak mereka, hingga saat ini hanya berlangsung selama dua jam setiap harinya.
“Jam belajar bagi anak-anak di sekolah saat ini tidak maksimal. Tatap muka di sekolah hanya dua jam saja,” kata Joni Kusnadi selaku Ketua Komite SMPN 1 Jemaja.
Menurut Jon, pandemi Covid-19 di Jemaja, tidak seperti di kota-kota besar, hingga 90 persen. Para orang tua wali murid meminta agar anak-anak mereka dapat bersekolah dengan jam belajar penuh.
“Hampir seluruh orang tua di Jemaja ingin anak mereka bisa belajar tatap muka seperti biasa di sekolah. Mereka menilai karena di Jemaja tidak ada yang terpapar Covid-19,” terang Jon lagi.
Dikonfirmasi AnambasPos.com melalui panggilan telepon selulernya, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) KKA, Asiah, mengemukakan bahwa proses jam belajar bagi murid sekolah, tergantung dengan kondisi di wilayah sekolah masing-masing.
Disdikpora KKA kata Asiah, telah menyampaikan panduan dan tata cara pelaksanaan sekolah tatap muka, sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) empat Menteri.
“Waktu jam belajar di sekolah, tidak semuanya dibatasi. Itu tergantung kepada wilayah sekolah masing-masing. Jika wilayah sekolah itu termasuk dalam zona hijau, maka sekolah tersebut bisa melaksanakan jam belajar tatap muka sepenuhnya, dan tetap mengutamakan keamanan serta kesehatan anak,” terang Asiah.
Namun, untuk sekolah di sekitar wilayah Kecamatan Siantan dan Jemaja, harus dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan SKB Empat Menteri tersebut. Itu dikarenakan wilayah tersebut, menjadi salah satu tempat keluar masuknya transportasi dari daerah luar.
“Jika di Jemaja dan Siantan banyak terjadi mobilisasi orang dari luar daerah, dan adanya transportasi yang keluar masuk, itu yang dikhawatirkan, dan sekolah- sekolah di tempat tersebut harus menerapkan panduan yang tertuang di dalam SKB Empat Menteri,” urainya.
Laporan dan editor : Slamet.
