ANAMBAS, Anambaspos.co.id – Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (F‑PNBKS) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan pandangan terhadap pengantar Bupati tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna, Jumat (27/6/2025).
Fraksi PNBKS menegaskan bahwa pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama mereka dengan mempertimbangkan hasil kinerja keuangan daerah yang telah diaudit oleh BPK.
F‑PNBKS mencatat realisasi pendapatan daerah 2024 sebesar Rp 809,5 miliar atau sekitar 82,20 persen, sementara realisasi belanja tercapai Rp 832,2 miliar atau 82,46 persen dari total anggaran.
Fraksi PNBKS menilai capaian PAD cukup baik, namun mendorong OPD terkait untuk memperkuat koordinasi agar realisasi pendapatan bisa sesuai target anggaran di tahun mendatang.
Fraksi juga mengingatkan pentingnya optimalisasi pelayanan kesehatan dengan memperhatikan ketersediaan obat, tenaga medis, dan sistem rujukan untuk menekan angka stunting di wilayah kepulauan.
“Dalam bidang pendidikan, kami meminta agar program penanggulangan kenakalan remaja seperti judi online dan pergaulan bebas dapat ditangani secara komprehensif oleh pemerintah dan instansi terkait”, kata Adnan selaku Sekretaris Fraksi F‑PNBKS saat menyampaikan pandangan umum dalam Sidang Paripurna DPRD Anambas, Kamis (26/06/2025).
Fraksi PNBKS menyarankan agar sektor pariwisata terus dikembangkan sesuai karakter daerah, termasuk upaya pemasaran, pengembangan SDM, serta ekonomi kreatif yang berbasis budaya lokal.
Untuk urusan sosial, fraksi meminta agar manfaat program Dinas Sosial lebih dipublikasikan kepada masyarakat miskin, difabel, dan lansia agar akses dan penerima manfaat lebih optimal dan merata.
Fraksi juga mendesak agar urusan perikanan mendapat perhatian khusus melalui bantuan kapal, mesin, cold storage, dan akses pasar yang layak untuk kesejahteraan nelayan.
Fraksi PNBKS mensyukuri opini WTP yang ke‑8 kali diperoleh Pemerintah Anambas dari BPK RI atas laporan keuangan daerah 2024 dan menekankan agar pencapain tersebut terus dipertahankan.
Dalam pandangan akhirnya, fraksi berharap hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif semakin erat, sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai dengan tepat, adil, dan berkualitas. (*)
