TAREMPA, AnambasPos.com – Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris SH, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2019, pada saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dalam agenda penyampaian LKPJ Bupati Kepulauan Anambas, Kamis, (30/04/20).
Abdul Haris SH, saat menyampaikan Laporan pertanggungjawabannya mengatakan bahwa, berdasarkan struktur keuangan daerah tahun anggaran 2019, pendapatan yang diperoleh KKA sebesar Rp. 1,211 Triliun, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1,121 Triliun, atau 92,56 persen.
“Untuk itu dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan struktur keuangan daerah tahun anggaran 2019, pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sebesar Rp. 1,211 (satu koma dua ratus sebelas triliun rupiah), serta realisasi sebesar Rp. 1,121 (satu koma seratus dua puluh satu triliun Rupiah) atau 92,56 persen,” terang Abdul Haris SH.
Menurut Abdul Haris, rincian belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 256,81 Milyar, belanja hibah terealisasi sebesar Rp. 4,28 Milyar, belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp. 156,5 Milyar, bantuan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes serta Partai Politik terealisasi sebesar Rp. 133,99 Milyar. Sedangkan anggaran tidak terdapat realisasi pada belanja tidak terduga sebesar Rp. 588,97 Milyar.
“Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 256,81 (dua ratus lima puluh enam koma delapan puluh satu millyar rupiah) mencapai 87,17 persen, Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp.4,28 (empat koma dua puluh delapan milyar rupiah) mencapai 94,20 persen, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 156,5 (seratus lima puluh enam koma lima puluh lima juta rupiah) atau 85,29 persen. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Partai Politik terealisasi sebesar Rp. 133,99 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh sembilan milyar rupiah) mencapai 94,38 persen. Sedangkan anggaran tidak terdapat realisasi pada Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.588,97 (lima ratus delapan puluh delapan koma sembilan puluh tujuhmilyar rupiah),” jelas Haris.
Haris juga menerangkan bahwa, keterbukaan yang dilakukan merupakan cerminan pertanggungjawaban pemerintah, “Akuntabilitas keuangan merupakan cerminan pertanggungjawabab Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah,” ujarnya.
Haris juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyakat, media massa, LSM, dan Organisasi Vertikal, atas dukungan kepada Pemda KKA selama ini.
“Terima kasih kepada sejumlah element masyarakat, Media Massa, LSM, Organisasi Vertikal, yang telah mendukung Pemda KKA dalam menjalankan tugasnya” ucap Haris.
Dilaporkan Oleh : Laode Agus
Editor : Wan Rendra Virgiawan
