10 tahun terakhir, terjadi ‘perburuan’ pulau besar-besaran.Bukan hanya melibatkan pemburu lokal, namun pemburu yang datang dari manca negara.Nampaknya mereka sudah lihai, ahli strategi dan mengetahui betul seluk-beluk pulau, potensi dan keindahannya.Tujuannya hanya satu, yakni membeli pulau indah dengan harga murah.
Memang salah satu penyakit kita, mudah lupa sejarah dan terkadang tak pandai mengenang jasa. Coba diingat, betapa susahnya orang dahulu, berkebun kelapa di pulau terpencil, menentang badai dan bertarung maut di tengah laut.Demi keluarga tercinta, semua dijalani.Meski bermandi peluh, sehari semalam berkayuh, sampai di rumah di waktu subuh.
Kini setelah berganti generasi, setelah pulau tidak diurusi, datang para pembeli dengan harga yang katanya tinggi.Tanpa berfikir panjang lagi, setelah tawar menawar sebagai basa-basi, terjuallah pulau yang dulu tempat mencari rizki. Umumnya pembeli pulau dibantu warga asli agar lebih mudah melobi serta godaan uang membuat pemilik pulau tidak mampu menahan diri.Sehingga bukti surat kepemilikan yang usianya puluhan tahun, berpindah tangan dan berganti dengan uang milyaran.
Pembeli pulang, uang dalam kardus mulai dibuka, isinya dibagi rata kepada semua ahli waris dan keluarga. Dari milyaran, setelah dibagi tinggal puluhan juta saja. Nikmat sekali dalam hitungan hari, dapat uang tak berseri. Namun lepas sudah pulau, pantai beserta isi. Lalu berpindah pemilik baru, di surat jual beli. Warga negara kita pembelinya, namun umumnya warga asing pemilik sebenarnya.
Waktu terus berlalu, pulau dibangun pemilik baru, nampak indah mempesona. Banyak pengunjung datang bersama keluarga, bersenda gurau dibibir pantai penuh bahagia.Tentunya tidak gratis lagi dan harus mengeluarkan biaya untuk menikmatinya. Teringat masa lalu, bersama keluarga di pulau itu, bebas bermain dan berenang sesuka hati dari pagi hingga sore hari. Kini semua tinggal kenangan, sulit untuk diulang, sebab biaya masuknya tidak cukup satu bulan membanting tulang.
Sebetulnya memiliki pulau, simbol kedaulatan rakyat. Rakyat berkuasa dan berdaulat atas tanah dan negerinya. Pulau juga merupakan penyangga ekonomi, perajut tali silaturahmi dan saling berbagi. Biasanya di setiap pulau, sudah dimaklumatkan siapapun boleh singgah dan berlabuh. Silakan ambil kelapa muda dan kayu bakarnya atau bermain di pasir putihnya, anggap saja pulau milik bersama.
Namun kini, kegembiraan itu perlahan sirna, uang yang diterima habis entah kemana, hidup bukan bertambah sejahtera namun semakin merana. Pulau di laut sudah tidak ada, tanah di darat berisi kebun tua, tidak berharga. Syukur laut tidak pernah habis isinya, jadi nelayan mencari ikan, meski sering terombang-ambing di tengah lautan, tetap harus dijalankan demi mencari rezki untuk anak istri.
Lalu siapa yang salah dan apa salahnya?. Masyarakat tak pantas disalahkan, sebab di tengah himpitan ekonomi, duit sekardus datang menggoda. Pembeli tidak bisa disalahkan, uangnya banyak, sudah izin penguasa. Termasuk setelah dibeli lalu dijual kembali dengan untung berlipat, bahkan di pulau itu dilarang merapat atau mendekat, apa mau dikata, kecuali mengurut dada.
Justru yang jadi masalah dan patut dipersoalkan adalah, kebijakan pemerintah yang membuka kran orang asing boleh menguasai pulau di negeri kepulauan kita. Meski dengan dalih investasi, sebab fakta menujukkan bahwa, banyak persyaratan tidak dipenuhi. Antara lain jika membangun usaha di sebuah pulau, tidak boleh semua pulau dimiliki, disamping fasilitas komersil harus ada fasilitas publik.
Seperti di Kepulauan Anambas, seharusnya setiap pulau yang dikembangkan untuk resort harus ada area khusus buat tempat pompong nelayan berlabuh. Baik ketika gelombang tinggi atau istirahat malam menunggu pagi. Termasuk disediakan area khusus untuk masyarakat bisa menikmati keindahan pulau dan pantai secara gratis, tanpa mengganggu tamu atau turis yang datang membawa uang.
Namun faktanya sangat ironis dan tragis. Negara sepertinya sengaja agar rakyatnya menderita, karena asing sudah menguasai, akhirnya ‘asing di pulau tak asing’ semakin membuat masyarakat terasing di negeri sendiri. Hendaknya ketika investasi datang pertanyaan penting penguasa, apakah dengan investasi akan membuat masyarakat bahagia, apakah bisnisnya halal, tidak melangar norma, adat istiadat dan kearifan warga?
Idealnya, Pemerintah Daerah harus turun tangan, mencegah jual beli pulau yang semakin merisaukan. Jika ada investor hendak berinvestasi, sebaiknya kerja sama dengan pemilik asli, sistem sewa dan berbagi sehingga masyarakat sejahtera dan mandiri tanpa menjual pulau lagi.Dan pembangunan wisata yang hendak dilakukan disetiap pulau harus wisata halal sesuai dengan akar kultur dan tradisi, jangan semata mengejar pajak, keuntungan dan komisi. Namun mengundang bencana di muka bumi yang pada akhirnya masyarakat menderita dan merugi.
Penulis adalah pemerhati masaalah sosial dan kebijakan publik di Kepulauan Anambas.
