LINGGA, Anambaspos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 sekaligus evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Bupati Lingga, M. Nizar, S.Sos, didampingi Wakil Bupati Lingga Ir. H. Novrizal, S.T., M.IP, secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (27/1/2026).
Bupati Lingga mengikuti Rakor yang berlangsung secara virtual itu di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lingga, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendagri Drs. H. Tomsi, M.M, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (BAPANAS), serta seluruh pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia.
Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Lingga dalam rakor tersebut, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Lingga Said Hendri, S.T., M.H, serta Plt. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lingga Yusdiandri, S.T.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Masalah inflasi ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif kita bersama. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergi lintas sektor harus terus diperkuat,” ujar Tito.
Berdasarkan laporan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 26 Januari 2026, tercatat sebanyak 11 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi pada minggu keempat Januari. Sementara itu, 26 provinsi mengalami penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya, dan 1 provinsi tercatat relatif stabil.
Adapun komoditas utama yang menjadi penyumbang kenaikan IPH di sejumlah provinsi tersebut di antaranya daging ayam ras dan bawang merah.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah atas keberhasilan menjaga inflasi nasional tetap berada pada level ideal.
“Inflasi kita berada pada angka ideal, yakni 2,92 persen berdasarkan data BPS dari Desember 2024 hingga Desember 2025, serta 0,64 persen pada Desember terhadap bulan sebelumnya,” jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memaparkan bahwa berdasarkan data BPS, inflasi tahunan (year-on-year) Indonesia periode Januari hingga Desember 2025 berada di angka 2,92 persen, dan dinilai masih terkendali meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan nasional.
“Dalam kondisi negara kita sedang mengalami musibah di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak. Meski terjadi lonjakan di beberapa titik, Alhamdulillah inflasi masih berada dalam batas yang ditetapkan,” ungkap Tomsi.
Mendagri Tito berharap seluruh pemerintah daerah terus meningkatkan sinergi dan kesiapsiagaan dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pasokan, khususnya menjelang bulan suci Ramadhan, agar tidak terjadi lonjakan inflasi yang signifikan.
Ia juga menekankan bahwa tantangan utama pengendalian inflasi saat ini bukan pada ketersediaan pasokan nasional, melainkan pada kelancaran distribusi antar daerah.
Melalui rakor ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Selain isu pengendalian inflasi, rakor tersebut juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, yang merupakan program nasional untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan partisipasi aktif dalam rakor ini, Pemkab Lingga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan nasional, mengambil langkah strategis dan tepat sasaran dalam pengendalian inflasi daerah, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga. (*).
