ANAMBAS, Anambaspos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengikuti rapat virtual membahas pemenuhan dokter spesialis di Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (03/7/2025).
Dalam agenda Zoom tersebut, Pemkab Anambas diwakili oleh Dinas Kesehatan, BKPSDM, RSUD Anambas, dan RSUD Palmatak secara aktif menyampaikan data.
Dinas Kesehatan Anambas pada kesempatan itu, mengusulkan kebutuhan sepuluh dokter spesialis untuk tiga rumah sakit di wilayahnya.
Pihaknya merinci kebutuhan itu meliputi RSUD Tarempa empat orang, RSUD Jemaja empat orang, dan RSUD Palmatak dua orang.
“Selama tiga tahun terakhir kami sudah merancang pengadaan dokter spesialis baik melalui jalur PNS maupun eks-PTT,” kata Islam Malik selaku Sekdis Kesehatan Anambas
Saat ini, menurut Malik, enam dokter asal Anambas sedang menjalani pendidikan spesialis di berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia.
Ia menambahkan bahwa pembentukan BLUD di Anambas baru berlangsung pada 2024, sehingga belum mampu membiayai pasca pendidikan.
Terkait dokter CPNS yang sedang sekolah bedah di UNAN, pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari Menpan RB untuk kelanjutan statusnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Anambas, Nurgayah, mengonfirmasi bahwa jumlah dokter spesialis di Anambas masih sangat kurang secara keseluruhan.
Ia menyebut beberapa dokter sedang menjalani tugas belajar, baik dengan beasiswa dari Kemenkes maupun secara mandiri.
Menanggapi laporan dari Anambas, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan komitmen untuk mengusulkan skema afirmasi ke Kemenkes.
Gubernur meminta seluruh data segera diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi agar diteruskan ke Dirjen BPSDM Kemenkes.
“Kalau mereka tidak kembali bertugas, kami tidak akan keluarkan izin praktik. Jadi mereka wajib mengabdi ke daerah,” tegasnya.
Untuk kasus dokter CPNS yang sedang studi bedah, Ansar akan mengangkatnya dalam rapat lintas kementerian supaya pendidikannya tetap berjalan.
Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan data lengkap dari Anambas dan kabupaten lain segera dikirim sebelum Senin pekan depan.
Data tersebut akan disampaikan pada rapat koordinasi nasional lintas kementerian yang melibatkan Menko PMK, Mendagri, Menkes, dan Menpan RB.
Langkah ini diambil agar kebutuhan dokter spesialis di daerah terluar seperti Anambas bisa terpenuhi secara cepat dan adil. (*).
