Editor : Slamet.
TAREMPA, AnambasPos.com – Ketua Solidaritas Rakyat Anambas (SRA) Wan Rendra Virgiawan mengkritik kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Anambas atas rencana pembangunan proyek jembatan Kampung Baru -Air Asuk pada tahun 2022.
Pembangunan Jembatan penghubung antar pulau tersebut dinilai oleh Rendra merupakan sebuah langkah pemborosan anggaran. Untuk itu Ketua SRA minta agar Nota Kesepakatan Antara DPRD dan Pemda Anambas tentang Pembangunan Jembatan Kampung Baru-Air Asuk perlu di Review kembali.
“Pembangunan Jembatan Kampung Baru – Air Asuk merupakan bentuk pemborosan anggaran APBD yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD KKA, hal ini dikarenakan disaat kita masih dalam tahap pemulihan ekonomi rakyat akibat pandemik Covid-19,” Kata Rendra. Senin (29/11/2021).
Rendra juga menyampaikan bahwa, wacana pembangunan Jembatan tersebut memakan anggaran yang fantastis, yakni sekitaran diangka 100 Milyar.
“Wacana Pemkab dan DPRD Kepulauan Anambas untuk membangun Jembatan Kampung Baru – Air Asuk yang dituang melalui Nota Kesepakatan yang di Tandatangani oleh Ketua DPRD dan Bupati KKA pada Hari Kamis, (25/11/2021) tersebut memakan anggaran yang fantastis, yakni sekitaran diangka 100 Milyar lebih,” ucap dia.
Hal tersebut dinilai oleh Rendra sangat menarik perhatian halayak ramai disebabkan ekonomi masyarakat yang masih terpuruk akibat wabah pandemi Covid-19.
“Anggaran yang akan ditelan dalam pembangunan jembatan tersebut sekitar 100 Milyar, bahkan lebih. Tentu ini menjadi fenomena yang menarik, saat masalah rakyat yang sifatnya fundamental seperti pemulihan ekonomi kerakyatan pasca pandemik, pendidikan, kesehatan, maupun SDM belum juga bisa diselesaikan dengan baik,” ucap Rendra.
Lebih lanjut lagi, Rendra menambahkan, jika Anggaran Pembangunan Jembatan tersebut dialihkan untuk hal-hal lain disaat krisis seperti sekarang ini, tentu bisa menopang kebutuhan kehidupan rakyat Anambas.
“Iyaa, hal sederhana sebetulnya, jika anggaran pembangunan jembatan tersebut dialihkan untuk keperluan lain yang sifatnya fundamental, tentu bisa jauh lebih bermanfaat untuk rakyat. Jika anggaran sebesar 120 milyar tersebut kita bagi menjadi paket – paket kecil, yang kisaran 200 juta, maka akan muncul 600 paket dan anggaran tersebut bisa menghidupi sekitaran 12.000 orang,” singgung Rendra.
Rendra juga menyinggung, wacana pembangunan jembatan tersebut belum ada urgensi nya sama sekali, rakyat tidak butuh jembatan, rakyat butuh perhatian ekonomi.
“jika wacana pembangunan tersebut tidak di review, tentu akan menjadi polemik bagi daerah yang sampai hari ini terdapat ketidak merataan pembangunan. Dan belum sama sekali ada urgensinya untuk dipaksakan tahun depan. Bahkan hampir 40% anggota DPRD saat itu tidak ikut hadir dalam penandatanganan Nota kesepakatan itu, artinya banyak yang tidak setuju,” tutup Rendra.
