Legislator Sebut Tidak Ada Larangan Perwira TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah

AnambasPos.co.id
Dibaca: 48 x
  • Bagikan
Legislator Sebut Tidak Ada Larangan Perwira TNI-Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah
Anggota Komisi II DPR RI Junimart Girsang. - Foto: Ist.

AnambasPos.co.id – Wakil Ketua Komisi II DPRJunimart Girsang menegaskan tidak ada larangan yang mengatur perwira TNI/Polri aktif ditunjuk menjadi penjabat (Pj) kepala daerah. Hal itu diungkapkan Junimart terkait penunjukan Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Sulteng, Brigjen Andi Chandra As’aduddin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat.

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pilkada, kata Junimart, telah diatur bahwa Pj bupati/wali kota berasal dari pejabat di jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama. Jika merujuk, aturan tersebut, kata Junimart perwira TNI/Polri aktif yang bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dan menjabat sebagai JPT pratama boleh ditunjuk sebagai Pj bupati/ wali kota.

“Jadi untuk TNI/Polri yang selama ini bertugas di luar struktur organisasi TNI/Polri dengan jabatan JPT pratama, boleh ditunjuk sebagai Pj bupati/wali kota. Yang dilarang itu apabila dia (perwira TNI/Polri) itu masih aktif dan bertugas dalam struktur TNI/Polri, ini yang dimaksud dalam pertimbangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Junimart seperti dilansir Beritasatu, Selasa (24/5/2022).

Baca juga  Mundurnya Sejumlah Tenaga Honorer Bawaslu Disebut Kekurangan SDM Hadapi Pemilu 2024

Junimart pun meminta masyarakat tidak salah dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi terkait penunjukan penjabat kepala daerah. Dia beranggapan, sebagian orang salah memahami setiap perwira TNI/Polri aktif yang akan ditunjuk menjadi Pj kepala daerah harus terlebih dahulu pensiun.

“Jadi terkait putusan MK ini, jangan salah memahami di mana sebagian orang beranggapan TNI/Polri aktif harus pensiun dulu baru bisa ditunjuk menjadi Pj kepala daerah. Kalau sudah pensiun ya malah enggak bisa karena bukan lagi pejabat pimpinan tinggi madya atau pratama,” tegas Junimart.

Baca juga  Todd Boehly Telah Tuntaskan Akuisisi Club Liga Premier Chelsea Senilai Rp78 Triliun

Sebelumnya Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Perludem, Kode Inisiatif, Pusako Andalas, dan Puskapol UI meminta Kemendagri membatalkan penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.

“Mendesak Kemendagri untuk membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi,” kata Koordinator Harian Kode Inisiatif Ihsan Maulana dalam keterangan resminya, Selasa (24/5/2022).

Baca juga  Pemkab Purwakarta Gandeng Jajaran TNI Akselerasi Percepat Pembangunan Infrastruktur Terpadu

Ihsan menjelaskan Chandra masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif sampai saat ini. Dengan demikian, penunjukannya sebagai penjabat kepala daerah dianggap bertentangan dengan UU 34/2004 tentang TNI.

Diketahui, UU TNI mengatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif.

“Hal ini demi membangun institusi TNI yang profesional, tidak terikat pada kepentingan politik, dan penghormatan atas supremasi sipil,” kata Ihsan.

 

banner 120x600



  • Bagikan

Terhubung dengan kami